Konsep Surat Hijau Dapat Mengakhiri Persoalan Aset Pemkab Sikka Yang Dipakai Unipa

Dibaca 134 kali Reporter : Wyliam Ch verified

Jawabannya, dengan Konsep Jalur Hijau (sewa lahan) artinya semua tanah- tanah yang dikuasasi Pemkab Sikka yang terlanjur dipakai oleh subyek hukum (orang atau badan hukum) di Nian Tana Sikka ada kewajiban setiap tahun membayar uang sewa dan juga pajak bumi dan bangunan (PBB).

Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, sebagian besar tanah dikuasai Pemkot Surabaya, terlanjut dipakai oleh orang perorangan dan badan hukum, maka jalan satu-satunya dengan diterapkan dengan Surat Hijau sehingga setiap tahunnya ratusan miliaran Pemkot Surabaya mendapatkan pemasukkan bagi PAD Pemkot Surabaya.

Baca Juga :  Resmikan Rumah Belajar Dan Sanggar Budaya: Bupati Sikka : Pemerintah Terus Mendukung Anak Muda Yang Berprestasi

Mengapa Pemkab Sikka selama ini tidak menggunakan konsep seperti ini jika bingung bisa datang saja studi banding di Pemkot Surabaya tentang konsep Hukum Surat Hijau. Karena Pemkot Surabaya tidak boleh menjual tanah tanah tersebut karena aset negara sehingga satu-satunya cara dengan surat hijau.

Barangkali dengan cara ini agar Banggar DPRD tidak lagi terus menyoroti dan mempertanyakan Aset Pemkab Sikka yang sedang digunakan Yayasan Unipa. Karena ini sudah bertahun-tahun dari awal pendiriannya sampai sekarang tidak ada kejelasan hitam di atas putih. Dan, sekali lagi jangan dikait- kaitkan dengan isu bahwa setiap menjelang pemilukada Sikka, maka isu Unipa sebagai komoditi untuk dijual untuk mengalihkan tanggungjawab dak kewajiban Yayasan Unipa terhadap Pemkab Sikka tetapi hal ini serius agar aset -aset Pemkab Sikka dapat memberikan nilai ekonomi(PAD) bagi Daerah.

Sebelumnya
Tulisan ini berasal dari redaksi
Tetap terhubung dengan kami:

Comment