Penjabat Bupati Sikka Buka Suara Terkait Surat Edaran Pembatasan Kerja Jurnalistik

MAUMERE, FaktahukumNTT.com – 26 Oktober 2023

Pemerintah Kabupaten Sikka kembali mengeluarkan surat tentang tata cara pemberian keterangan pers lingkup pemerintah kabupaten Sikka.

Surat edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan nomor Kominfo 460/31/X/2023 dan ditandatangani langsung oleh Penjabat bupati Sikka Adrianus Firminus Parera, S. E., M. Si ditujukan untuk 37 SKPD lingkup pemerintah kabupaten Sikka.

Surat tersebut berisi tentang penyampaian informasi publik melalui keterangan pers di media massa terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan lingkup pemda Sikka.

Pada poin satu dalam surat tersebut berbunyi informasi publik yang bersifat kebijakan daerah maka yang berwenang menyampaikan keterangan pers hanya Penjabat bupati Sikka, Plt sekda dan kepala dinas Kominfo atau pejabat tertentu yang diberikan kewenangan.

Sementara pada poin dua menjelaskan para pimpinan perangkat daerah hanya menyampaikan keterangan pers terhadap hal hal yang bersifat informatif.

Pembatasan penyampaian keterangan pers dalam lingkup pemerintah kabupaten Sikka sebagai bentuk pengawasan terhadap informasi publik di kabupaten Sikka.

Surat tersebut menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat Sikka pasalnya dengan munculnya surat tersebut seolah pemerintah membatasi kerja kerja jurnalistik di kabupaten Sikka.

Ditemui di ruang kerjanya. Rabu 25/10/23 Penjabat bupati Sikka Adrianus Firminus Parera menegaskan surat tersebut tidak bermaksud membatasi kerja jurnalistik tetapi ingin memperbaiki tata cara penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Jadi surat Saya itu lebih kepada bagaimana soal manajemen penyampaian informasi kepada publik intinya Siapa yang boleh omong, apa yang dia boleh omong, dimana dia boleh omong, kapan dia omong, itu dalam manajemen tata kelola informasi publik ”

Menurutnya melalui surat tersebut Dirinya mewanti wanti jangan sampai informasi yang disajikan oleh bawahannya bukan menyelesaikan persoalan tetapi malah menimbulkan masalah baru.

“Kita jangan sampai memberikan informasi itu menjadi tidak menyelesaikan masalah tetapi menimbulkan masalah baru itu tujuan Saya tetapi untuk membungkam terhadap Media samasekali tidak, untuk melarang juga tidak tetapi sebagai Penjabat Saya mengatur ”

“Satu kesamaan yang harus kami bangun seperti ini sebelum sebelumnya kami rapat dan hasilnya kita coba atur alur ini Kita tidak anti kritik ”

Sebagai pejabat publik Dirinya siap di evaluasi bahkan Ia menyampaikan tidak ada niat untuk menghalangi kerja jurnalistik.

“Kalau Saya Siap dievaluasi kita harus terbuka tidak apa apa, kita siap saja justru kalau ada masukan kita perbaiki itu menjadi lebih baik buat saya jadi sama sekali tidak menghalangi atau melarang juga tidak hanya mengatur saja”

“Maksud dari surat itu saya sama sekali tidak melarang ketika informasi itu dari pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat sebagai penerima informasi itu lebih baik dan lebih utuh”

Pihaknya pun menjelaskan terkait peran dan fungsi jabatan setiap posisi pasa saat menyampaikan keterangan pers di media massa.

“Kalau soal kebijakan yang ada masalah tertentu maka minimal itu asisten , terus kalau terkait kebijakan yang sifatnya strategis minimal yang bicara itu Sekda atau yang lebih tinggi Bupati tetapi kalau yang sifatnya taktik dan teknis ya itu teman teman kepala dinas , sedangkan hal yang bersifat informatif itu Kadis Kominfo ”

“Itu yang kita coba atur supaya antara masyarakat dan pemerintah , pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan atau penerima menerima isi yang baik sehingga dampaknya orang mengerti dan paham ”

Terkait dengan peristiwa atau kejadian yang sifatnya Kasuistis Adrianus Parera menegaskan bahwa para kepala dinas harus bisa memilah mana yang sifatnya operasional, teknis dan administratif sehingga terkait dengan surat itu maka saya tidak melarang tetapi saya mengatur”