Tepis Isu Miring! Direktur RSUD TC Hillers Maumere Bantah Klaim Jatah 1,5% Jasa COVID

Faktahukumntt.com, Sikka – Direktur RSUD Tc Hilers Maumere dr. Clara Francis menepis dengan tegas isu miring terkait pembagian jasa covid tahun 2020-2021 yang mengatakan pihak manajemen meminta jatah 1,5 persen dari total dana covid yang belum terbayar 8,5 miliar lebih kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang bertugas menangani covid 19.

Hal tersebut disampaikan dokter Clara melalui konferensi pers yang digelar pada Jumat 21 Maret 2025 di aula Rokatenda lantai 2 kantor Bupati Sikka jalan Eltari kelurahan Kotauneng Kecamatan Alok, Sikka, NTT.

Direktur RSUD Tc Hilers Maumere dr.Clara Francis didampingi Kepala Dinas Kominfo Sikka Feri Awales dan Kabag Hukum Setda Sikka Herpianus.

Dalam klarifikasinya kepada media, Jumat, 21/03/2025 dokter Clara membantah informasi yang beredar itu.

“Saya tegaskan bahwa informasi atau isu terkait adanya permintaan jatah 1,5 % oleh manajemen rumah sakit sama sekali tidak benar dan tidak berdasar,” tegasnya.

Pernyataan tegas itu disampaikan dr.Clara Francis menepis pemandangan umum fraksi partai golkar pada rapat paripurna membahas LKPJ Bupati Sikka akhir tahun anggaran 2024 di Gedung Kulababong DPRD Sikka, Jumat, 21/03/2025.

Fraksi Golkar DPRD Sikka, dalam pemandangan umum yang dibacakan Ketua Fraksi Golkar, Antonius Hendrikus Rebu menyentil soal isu adanya permintaan jatah 1,5 % insentif covid oleh manajemen RSUD dr. TC. Hillers Maumere yang kemudian mendapat penolakan oleh para tenaga kesehatan (nakes) dengan alasan insentif tersebut adalah jasa atas tindakan medis nakes terhadap pasien covid.

Fraksi Golkar mempertanyakan pihak manajemen RSUD dr. TC. Hillers termasuk dalam klaster mana sesuai pembagian klaster penerima insentif jasa covid menurut faktor resiko seperti yang telah disepakati bersama dalam pertemuan bersama nakes sebelumnya.