PKB Sikka Minta Inspektorat Lakukan Audit Investigasi Pengelolaan Dana Kapitasi, JKN Dan BOK Puskesmas Teluk

FK, Pimpinan fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sikka Yoseph Karmianto Eri meminta Inspektorat kabupaten Sikka segera melakukan audit investigasi terhadap manajemen pengelolaan dana kapitasi, dana JKN dan dana BOK di puskesmas teluk yang berlokasi di ngolo pulau pamana.

Hal ini disampaikan Manto Eri melalui pesan singkat Whatsap kepada media ini Kamis, 9 januari 2025.

“Kita minta inspektorat segera audit investigasi kepala puskesmas (Kapus) teluk maumere soal manajemen pengelolaan dana kapitasi JKN dan BOK”, Ungkap Manto.

Menurut Politisi asal pulau Palu’E itu , pembagian dana BOK , Kapitasi dan JKN ke para nakes tidak sesui peraturan Menteri kesehatan RI nomor tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

“Ada pembagian dana bok ke perawat bidan dan tenaga kesehatan lainnya tdk sesuai aturan dan sesuka Dia (Kapus)”

Kata Ketua Fraksi PKB Sikka. “Tdk ada daftar tandatangan penerima uang oleh bidan perawat dan tenaga kesehatan lainnya”.

Terhadap persoalan tersebut Kepala puskesmas teluk Talbi pun di panggil lembaga DPRD Sikka pada Rabu tanggal 8 Januari 2025 DPRD Sikka dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat meminta klasifikasi langsung dari pihak Kapus.

Dikutip dari salah satu media online (suarasikka.com) rabu 8 januari 2025 kepala puskesmas teluk Talbi menegaskan hal yang disampaikan anggota DPRD Sikka Yoseph Karmianto Eri dalam rapat itu tidak benar bahkan Dirinya pun berani bersumpah dihadapan anggota DPRD Sikka yang lainya.

“Itu fitnah Saya berani bersumpah” sambil menjelaskan hasil pertemuan bersama seluruh nakes tanggal 11 januari 2024 yang dalam bertemuan tersebut menghasilkan 7 poin penting”.

Terhadap persoalan tersebut DPRD Sikka pun tetap memberikan rekomendasi salah satunya adalah meminta Inspektorat kabupaten Sikka segera melakukan audit investigasi.

Hal tersebut menurut Ketua DPC PKB Sikka yang juga anggota DPRD Sikka 2024-2029 menduga ada indikasi korupsi ratusan juta oleh kapus dan bendahara.

Selain meminta Inspektorat kabupaten Sikka melakukan audit investigasi, pihaknya pun meminta aparat penegak hukum untuk memonitor masalah tersebut “Saya juga minta sahabat APH memonitor masalah ini”, tegas Manto Eri.