Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Sikka fraksi PKB lantaran melihat kondisi keuangan daerah yang tidak stabil.

Meski sudah masuk dalam APBD tahun 2024 namun menurut Manto saat ini respon publik sangat tidak mendukung terhadap rencana pengadaan pin emas tersebut.

“Pengadaan pin emas ini memang sudah masuk dalam APBD 2024, namun dengan melihat kondisi keuangan daerah dan respon publik terhadap rencana pengadaan pin emas, maka dengan kewenangan pengadaan yang ada pada pemerintah (Pemkab Sikka), maka bisa dikaji untuk dibatalkan. Sebagai Anggota DPRD saya setuju sebaiknya dibatalkan saja,” ujar Manto Eri, Jumat (8/3/2024) seperti dikutip dari salah satu media online.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka ahkirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak Yayasan Nusa Nipa dan pemerintah Kabupaten Sikka guna memastikan siapa pemilik Yayasan Nusa Nipa yang saat ini mengelola Universitas Nusa Nipa (UNIPA).

Rapat tersebut digelar pada Jumat 10 maret 2023 berlangsung di ruang utama gedung Kula Babang DPRD Sikka jalan Eltari Maumere.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sikka bersama Yayasan Nusa Nipa dihadiri oleh Pembina Yayasan Nusa Nipa, Yosef Ansar Rera, Ketua Yayasan Nusa Nipa, Sabinus Nabu, Sekretaris Yayasan Nusa Nipa, Dr.Ir.Angelinus Vincentius, Asisten Pembangunan Setda Sikka, Robertus Ray, Kepala BPKAD Sikka, Paul Prasetya, para Anggota DPRD Sikka serta Wakil Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa dan Yosef Karmianto Eri.

Rapat yang berlangsung kurang lebih 4 jam itu berlangsung cukup alot dari babak pertama hingga berlanjut setelah selesai makan siang.

Berebut pencet mikrofon pun berlangsung alot dalam 2 sesi rapat.

MAUMERE, Sikka.faktahukumntt.com – 22 Februari 2023

Surat somasi yang dikirim kepada Wens Wege anggota DPRD Sikka dari Partai Hanura adalah sesuatu yang aneh, lucu dan lebih celakanya tidak paham peristiwa hukum yang selama ini terjadi.

Mengapa kami katakan demikian ada beberapa legal reasoning yang mendasari Wens Wege harus mengatakan Unipa Maumere melakukan penggelapan aset daerah. Isu hukumnya adalah sebagai berikut
1. Apakah dasar legalitas aset daerah diubah menjadi yayasan?

2. Kepada anggota DPRD periode 2003 sd 2009 dan Bupati Sikka Drs Alexander Longginus ketika itu, apakah ada memory van tochlicting dari pasal ayat dan peraturan apa tolong disebutkan yang membenarkan mengalihkan aset daerah berupa rumah sakit TC Hillers menjadi badan hukum privat yakni yayasan unipa.

3. Apakah dana 2 miliar ketika rehab rumah sakit TC Hillers menjadi Kampus Unipa diambil dari dana pribadi penggagas pendirian Unipa atau dana Pemkab Sikka?

Sidang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Kantor DPRD Sikka, Jalan El Tari Maumere, Kamis (17/2) diwarnai aksi nyaris adu jotos antara Wakil Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa dan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo.

Peristiwa itu bermula ketika pimpinan sidang, Ketua DPRD Sikka, Donatus David mengetuk palu sidang untuk skors, padahal ada beberapa anggota fraksi DPRD Sikka yang masih mau menyampaikan pendapatnya.

Usai palu diketuk, salah satu Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Nasdem Yosef Nong Soni tidak menerima dengan pimpinan DPRD yang menutup sidang. Padahal dirinya dengan beberapa fraksi lainnya masih mau berbicara.

Dia pun berteriak dan mengatakan “fraksi lain belum berbicara kenapa rapat diskorsing?. Suasana pun menjadi gaduh.

Pemerintah Kabupaten Sikka Rabu (16/12/21) mulai melakukan penandatanganan kontrak bersama para penyedia jasa (Kontraktor) pemenang tender paket proyek yang bersumber dari dana pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Sikka tahun 2021 sebanyak 89 paket.

Penandatanganan kontrak tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si, Wakil Bupati Sikka Romanus Woga, Kajari Sikka Dr. Fahmi, S.H., M.H. bertempat di Gedung Sikka Convention Centre (SCC), Kota Maumere.

Dana pinjam dari PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp. 216 miliar tersebut dialokasikan untuk 159 paket kegiatan yang tersebar di Dinas PUPR sebanyak 141 paket dengan nilai Rp. 176,6 miliar lebih dan Dinkes sebanyak 18 paket dengan nilai Rp. 39,5 miliar lebih.

Pasca penandatanganan kontrak tersebut Anggota DPRD kabupaten Sikka dari fraksi partai Hanura Wenseslaus Wege, S.Fil meminta agar paket paket pekerjaan yang sudah ditenderkan wajib dikerjakan dengan kualitas terbaik dan masyarakat elemen manapun wajib mengawasi.

Anggota DPRD Sikka dari Fraksi Hanura Wenseslaus Wege, memberikan bantuan berupa Suplemen bagi para Nakes di Puskesmas Waigete. Hal ini dilakukan Wens, Selasa ((27/7).

“Bantuan ini diberikan kepada Nakes semata-mata karena rasa keprihatinan, karena mereka harus bekerja ekstra keras untuk membantu pasien Covid-19 maupun pasien umum lainnya,” ujar Wens.

Wens mengaku, keprihatinan terhadap Nakes yang bekerja siang dan malam membantu pasien Covid-19 itu membuatnya tergerak untuk memberikan bantuan berupa suplemen. Pemberian suplemen itu kata Wens merupakan bentuk dukungan kerja Nakes di Psukesmas Waigete.

Mantan Guru SMK Yohanes XXIII menyampaikan bahwa, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak perlu harus dilakukan saat reses.