Faktahukumntt.com, Sikka – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sikka mendesak Bupati dan Wakil bupati sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Simon Subandi Supriyadi agar segera melaksanakan program pengobatan gratis bagi warga miskin ekstrim di rumah sakit Tc Hilers Maumere menggunakan E-KTP.
Dikutip dari tribunflores selasa 3 Desember 2024. program kerja Paket JOSS bidang kesehatan adalah
1. Peningkatan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kabupaten Sikka berbasis E-KTP;
2. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting, demam berdarah, dan penyakit lainnya;
3. Bantuan transportasi bagi pasien rujukan;
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan (Pustu, Puskesmas, dan Rumah Sakit);
5. Meningkatkan Kualitas tenaga kesehatan berupa pelatihan dan kursus-kursus sesuai profesi;
6. Pemberian tambahan insentif bagi Nakes ASN dan Non ASN di daerah terpencil.
Terhadap Peningkatan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kabupaten Sikka berbasis E-KTP maka Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sikka melalui Pimpinan Fraksi Yoseph Karmianto Eri mendesak agar program tersebut segera di laksanakan mengingat saat ini banyak warga sikka yang belum memiliki layanan kesehatan gratis dalam bentuk KIS dari pemerintah pusat.
Namun menurutnya pengobatan pakai E-KTP saat ini hanya berlaku di fasilitas pelayanan dasar atau tingkat pertama seperti puskesmas seperti yang ada dalam aplikasi P-Care sedangkan untuk tingkat rujukan pasien harus terdaftar di BPJS Kesehatan berbasis KIS dan jika belum memiliki KIS maka wajib terdaftar di data D-TKS.
“Pengobatan pakai KTP itu hanya terjadi di pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti yang diatur dalam aplikasi P-care.. Namun untuk tingkat rujukan di rumah sakit warga harus terdata di dalam BPJS Kesehatan oleh karena Itu PKB dorong bupati Jipik segera memberikan solusi agar warga nian tana bisa terlayani di RSUD Tc Hilers Maumere baik yg belum memiliki BPJS Kesehatan maupun belum memiliki kartu BPJS Kesehatan” Tegas Anggota DPRD 3 Periode itu.
Pengobatan menggunakan E-KTP pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah dijalankan sejak pemerintahan sebelumnya dimana saat itu warga sikka yang tidak memiliki BPJS Kesehatan dapat menggunakan Kartu Sikka Sehat namun Kartu Sikka Sehat tidak bisa berlanjut karena berbenturan dengan UU.
“Pengobatan pada pelayanan tingkat pertama pakai E-KTP itu bukan barang baru tetapi Sejak zaman Roby Idong sudah dilakukan hanya disinkronkan dalam kartu Sikka sehat. Namun hal ini sydah tidak bisa karena melanggar UU jaminan kesehatan nasional”tegasnya melalui rilis yang diterima (5/03/25).
Selain meminta bupati dan wakil bupati sikka untuk segera mendorong Pengobatan Gratis berbasis E-KTP, Aktivis PMKRI Itu mengapresiasi langkah Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago melakukan Sidak di RSUD Tc Hilers Maumere 3 Maret lalu.
“PKB apresiasi kunjungan bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago ke rumah sakit TcHilers Maumere. PKB melihat ini pemandangan awal yang cerah”
Namun menurut Manto Sidak harus dilakukan dengan langkah konkrit terhadap rekontruksi manajemen rumah sakit dan berani mencopot direkturRSUDTcHilersMaumere. “Saya yakin dengan semangat “Maumere Baru” bupati harus bisa berani copot pihak manajemen”.
PKB menilai jika itu tidak terjadi Sidak itu bagi PKB hanyalah perjalanan biasa biasa saja di awal masuk kantor.
Dengan kunjugan ke RSUD Tc Hilers Maumere, lanjut Manto. bupati Sikka harus bisa memastikan ke warga kabupaten Sikka akan pelayanan di rumah sakit Tc Hilers Maumere dengan menggunakan KTP bagi semua warga yg sakit.
“Karena ini adalah janji politik yang akan ditagih warga nian tanah” Ujar Manto.
Lebih lanjit kata Manto, “Sebaiknya bupati Sikka kurangi bicaranya tetapi memberikan aksinya dan strategi yang harus diperkuat untuk mencapai mimpi mimpi besarnya”.
“PKB akan terus memberikan energi positif kepada bupati dan wakil bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Simon Subandi Supriyadi dengan kritikan yang produktif”
Menurutnya tugas
bupati adalah mendorong kerja kerja nyata yang mana sangat berbeda dengan tugas DPRD.
“Bupati Juventus boleh bersemangat berpidato tapi pilihan kata harus lebih hati-hati karena bupati tugasnya untuk kerja kerja nyata .yang omong banyak adalah lembaga DPRD” Ujarnya.
“PKB Sikka pertanyakan bagaimana dalam 100 hari kerja akan tuntaskan masalah ini Mohon bupati Jipik memberikan aksi nyata setop omon omon” Pintah Ketua Fraksi PKB.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
