Imanuel Polin, Pernah Tersangkut Pidana, Kini Siap Melayani Masyarakat Sebagai Caleg

OELAMASI, Faktahukumntt.com – 6 Juli 2023

Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

1.Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

2. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bermula dari hal tersebut, Imanuel Polin pada tanggal 02 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor perkara :57/Pid.Sus/2019/PN.ATB menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa Imanuel Polin alias IMA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label, beni bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Polin alias IMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.